Jelang Pencoblosan, Pengawas Pemilu Tangkap Tangan 25 Kasus Politik Uang

Photo by : perludem.org

Dilansir dari Press release Badan Pengawas Pemilu yang dipublikasi melalui Website Bawaslu  selasa (16/042019), dalam patroli Pengawas  pemilu  di  seluruh Indonesia  di  semua  tingkat  menyelenggarakan  patroli  pengawasan  untuk mencegah  dan  mengawasi  praktik  politik  uang,  terutama  selama  masa  tenang  Pemilu 2019, 14 hingga 16 April 2019, Pengawas Pemilu menangkap  tangan  peserta  pemilu  dan  tim  pemenangan  yang  diduga  sedang  memberi uang kepada masyarakat untuk emengaruhi pilihannya. Total terdapat 25  kasus  di  25  kabupaten/kota  yang  tertangkap  tangan  hingga  Selasa (16/4/2019).

Kasus-kasus tersebut tersebar di 13 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi dengan  tangkapan  terbanyak  adalah  Jawa  Barat  dan  Sumatera  Utara  dengan  kasus sebanyak lima kasus. Penangkapan dilakukan atas koordinasi pengawas pemilu bersama  dengan  pihak  kepolisiaan.  Setiap  pengawas  pemilu  penemu  akan menindaklanjuti  temuan  tersebut  dengan  pengumpulkan  bukti  dan mengklarifikasi setiap pihak yang diduga terlibat dan menyaksikan.

Adapun barang bukti yang ditemukan beragam jenisnya, mulai dari uang, deterjen, hingga sembako.  Temuan  uang  paling  banyak  didapat  di  Kecamatan  Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah uang Rp 190 juta. Lokasi praktik politik uang yang ditemukan di antaranya di rumah penduduk dan di tempat keramaian seperti di pusat perbelanjaan. 

Dalam pelaksanaan pengawasan hari tenang, Bawaslu hingga pengawas pemilu di tingkat TPS melakukan kegiatan patroli pengawasan terhadap praktik politik uang. Kegiatan  dilakukan  dengan  berbagai  metode  pengawasan,  seperti  mengelilingi  kampung mengkampanyekan tolak politik uang kepada masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan  sebagai  bentuk  pencegahan  Bawaslu  kepada  peserta  pemilu  dan pemilih. 

Selama  masa  tenang,  pelaksana,  peserta,  dan/atau  tim  kampanye Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dilarang  menjanjikan  atau  memberikan imbalan  kepada  pemilih  untuk: 

1. tidak menggunakan hak pilihnya
2. memilih Pasangan Calon;
3. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
4. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD; e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  278  ayat  2 mengatur

Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diancam sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat  (2),  yaitu  setiap  pelaksana,  peserta,  dan/atau  tim  Kampanye  Pemilu  yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau  materi  lainnya  kepada  pemilih  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung, dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Sedangkan, praktik politik uang yang dilakukan pada hari pemungutan suara,  sanksinya diatur pada pasal 523 ayat 3 diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara  menjanjikan  atau memberikan  uang atau  materi  lainnya kepada  pemilih untuk  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  atau  memilih  peserta  pemilu  tertentu dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Sumber:bawaslu.go.id

ADS HERE !!!